BUKA BERSAMA DISAAT LISTRIK PADAM DI PA. KOTO BARU

Koto Baru | pta-padang.net

Meskipun dalam suasana listrik mati, namun tidak menyurutkan semangat beribadah buka berama bagi karyawan karyawati Pengadilan Agama Koto Baru. Acara buka puasa bersama yang diadakan oleh Pengadilan Agama Koto Baru dilaksanakan pada hari Rabu 24 September 2008 atau bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1429 H dihadiri oleh seluruh karyawan-karyawati beserta keluarga Pengadilan Agama Koto Baru. Buka puasa bersama telah menjadi tradisi yang bernuansa islami bagi insan Pengadilan Agama Koto Baru Solok setiap tahun pada saat bulan ramadhan , sebagai reaktualisasi hadist Rasullullah S.A.W. “ barang siapa memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tanpa berkurang sedikitpun ”.

 Buka bersama diterangi cahaya lilin

 PERLAWANAN PIHAK KETIGA TERHADAP SITA

(Oleh: Drs. H. Mohammad Yamin Awie, SH, MH.)

PENDAHULUAN

        Sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama hanya berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara diantara orang-orang yang beragama Islam dibidang; perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan shadaqah (UU No. 7 tahun 1989 pasal 49), dan dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 tersebut, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum (Pasal 50 UU No. 7 tahun 1989). Dengan demikian derden verzet yang akan dibahas dalam kajian ini berdasarkan UU No. 7 tahun 1989 bukan wewenang Pengadilan Agama. 

Memahami Isi Kandungan Risalah Umar Ibn Al-Khattab 

Oleh : Drs.H.Mohammad Yamin Awie, SH, MH.

امّا بعد, فانّ القضاء فريضة محكمة وسنّة. فافهم إذا أُدليَا إليك وانفذ إذا تبيّن لك, فانّه لا ينفع تكلّم بحقّ لا نفذله. اس النّاس فى مجلسك وفى وجهك وقضاءك حتّى لا يطمع شريف فى حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك

MA Tanggapi Dingin Rencana Pencabutan UU Kekuasaan Kehakiman

Jakarta l hukumonline.com

Menkumham Andi Mattalatta menegaskan tak ada pencabutan UU Kekuasaan Kehakiman, yang ada hanya revisi.

“Kami tak ada masalah, kalau memang mau dicabut silahkan saja. Itu kan kewenangan DPR,” tegas Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial Harifin Tumpa usai Sholat Jumat di Gedung MA (5/9). Harifin sedang berbicara mengenai rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berniat mencabut UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.  
Pernyataan Harifin ini mirip sekali dengan komentar yang sering diucapkan oleh Ketua MA Bagir Manan ketika ditanya mengenai sebuah rancangan UU yang bersinggungan dengan lembaga yudisial tersebut. Harifin menegaskan bahwa membuat UU merupakan kewenangan DPR. “Terserah DPR. Kami kan hanya melaksanakan,” tuturnya. Ia mempersilahkan DPR menjalankan tugasnya dalam membuat regulasi.